Pimpinan DPR Maraton Bahas Surat Jokowi

Agus menambahkan, pengkajian yang dilakukan pimpinan DPR akan melibatkan para pakar. Sehingga pertimbangan yang akan diberikan ke Jokowi nantinya bisa dipertanggungjawabkan.

"Dari pertimbangan fraksi tentu akan kita lampirkan dan diengkapi kajian akademis (di surat balasan ke Jokowi) jadi apa yang kita jawab ke pemerintah bisa dipertanggungjawabkan dengan kajian yang benar," tandasnya.

Diketahui, Jokowi melayangkan surat ke DPR terkait rencananya yang ingin mengubah nomenklatur kementerian. Ada enam butir didalam surat Jokowi tertanggal 21 Oktober yang perlu dimintai pertimbangan ke DPR, yakni;

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat digabung menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan digabung dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Lalu, dibelah dua kembali, pertama menjadi Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah. Kedua, menjadi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.