JAKARTA - Aktivis HAM, Usman Hamid, menyatakan, tantangan pemerintahan Jokowi adalah menandingi prestasi HAM era Gus Dur dan Habibie. Meski pun singkat, di masa mereka tahanan politik dibebaskan, kasus-kasus HAM diselidiki, dan pengadilan HAM didirikan.
“Sejak awal Jokowi konsisten menolak politik transaksional dan mendirikan kabinet kerja. Kabinet yang diisi orang-orang yang berintegritas moral. Bukan kabinet bagi-bagi kursi jabatan ketua partai. Tapi beberapa nama yang beredar di masyarakat sangat mengkhawatirkan,” tegas penerus langkah pejuang Munir Said Thalib ini dalam siaran persnya, Minggu (26/10/2014).
Menurut Usman, setidaknya ada tujuh posisi menteri yang vital bagi masa depan HAM era Jokowi. Jabatan Menko Polhukam, Menhan, Menkumham itu krusial bagi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, juga Papua, yang masuk ke dalam visi dan misi Jokowi-Jusuf Kalla.