Ahok Larang Pejabat DKI Pakai Voorijder

JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melarang pejabat DKI menggunakan fasilitas pengawalan (Voorijder) dari Dinas Perhubungan. Bahkan, dia akan menghentikan fasilitas tersebut.

"Kita akan setop berikan fasilitas voorijder, berlaku ke semua staf dan pejabat pemprov," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis, (13/11/2014).

Ahok mengatakan, para petugas Dinas Perhubungan (Dishub) yang biasa ditugaskan untuk mengawal serta mensterilkan akses pejabat tersebut, akan dipindahtugaskan menjadi pengurai kemacetan di sejumlah titik rawan kemacetan.

"Saya minta petugas-petugas itu buka Waze, di situ kan bisa kelihatan mana saja jalanan yang macet," tambahnya.

Selain ditugaskan untuk mengurai kemacetan, Ahok juga menginstruksikan para petugas Dishub untuk mengawal kendaraan-kendaraan yang memiliki keperluan darurat seperti ambulance dan pemadam kebakaran.

Pemprov DKI, kata dia, telah menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan Waze dan Google terhitung 11 November lalu. Perjanjian itu berisi persetujuan pertukaran data dari pengguna aplikasi di Smartphone untuk mengatur lalu lintas di seluruh wilayah DKI Jakarta.

"Kita sudah urus kelengkapannya, ya kita upayakan efektif," tutupnya. (sna)