Risma Siap Mundur jika Kembali Maju di Pilwalkot Surabaya

SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan siap mengikuti aturan dan mundur dari statusnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) jika nantinya kembali maju pada pemillihan wali kota (pilwalkot) setempat yang diselenggarakan Desember 2015.

"Saya mengerti aturannya kok dari dulu dan memang harus diikuti," ujar Risma kepada wartawan, di Surabaya, Jumat (13/3/2015).

Namun, peraturan itu tidak hanya berlaku bagi Risma, setiap kepala daerah yang berstatus PNS maupun anggota TNI dan Polri diwajibkan menanggalkan keanggotaannya jika ingin berkompetisi di pilkada.

Peraturan tersebut tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 7 huruf (t) yakni Mengundurkan Diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak Mendaftarkan Diri sebagai Calon.

Jabatan struktural terakhir Risma adalah Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, sebelum akhirnya mundur karena mendaftar sebagai calon wali kota yang diusung PDI Perjuangan bersama Bambang DH.

Meski mundur sebagai Kepala Bappeko, istri dari Djoko Saptoadji itu tetap tercatat sebagai PNS nonaktif di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Surabaya.

Disinggung kepastian maju pilkada untuk periode kedua, Risma belum mau menyatakan kepastian karena menunggu sikap dan reaksi warga Surabaya apakah menghendakinya lagi atau tidak.

"Nanti melihat warga seperti apa, mau maju lagi atau tidak. Tapi sekali lagi, kalau tentang aturan mundur itu saya sudah tahu lama," tutur perempuan wali kota pertama di Kota Pahlawan tersebut.

Sementara Gubernur Jawa Timur Soekarwo menegaskan peraturan tersebut sudah jelas artinya dan tidak perlu ditafsirkan berbeda-beda karena sudah sesuai perundang-undangan.

"Posisinya sudah bukan abu-abu lagi dan aturannya memang mengharuskan seperti itu," tukas Pakde Karwo -sapaan akrabnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa calon kepala daerah maupun wakilnya yang berasal dari kalangan PNS diwajibkan mundur dari kepegawaiannya.

(Muhammad Saifullah )