"Nanti melihat warga seperti apa, mau maju lagi atau tidak. Tapi sekali lagi, kalau tentang aturan mundur itu saya sudah tahu lama," tutur perempuan wali kota pertama di Kota Pahlawan tersebut.
Sementara Gubernur Jawa Timur Soekarwo menegaskan peraturan tersebut sudah jelas artinya dan tidak perlu ditafsirkan berbeda-beda karena sudah sesuai perundang-undangan.
"Posisinya sudah bukan abu-abu lagi dan aturannya memang mengharuskan seperti itu," tukas Pakde Karwo -sapaan akrabnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa calon kepala daerah maupun wakilnya yang berasal dari kalangan PNS diwajibkan mundur dari kepegawaiannya.
(Muhammad Saifullah )