"Masyarakat pun terlihat gemas dengan kinerja menteri di bidang hukum. Alih-alih mampu menciptakan ketertiban hukum, Menkumham justru seringkali menciptakan instabilitas politik. Demikian pula dengan Menkopolhukam yang sering disebut oleh masyarakat sebagai menteri yang tidak jelas," tegasnya.
Beda rakyat, beda pula dengan elite yang ikut menyuarakan reshuffle. Menurutnya, motif elite mendorong pergantian menteri cenderung memiliki latar belakang keinginan untuk memperbesar sumber daya politik dan ekonomi bagi kelompok mereka sendiri.
"Elite dari parpol misalnya, menyuarakan reshuffle untuk tujuan menambah jumlah kader mereka di kabinet. Sementara elite dari kalangan pengusaha mendorong reshuffle agar mereka sendiri atau kroni mereka bisa menjadi menteri untuk tujuan melindungi kepentingan bisnis mereka," tuturnya.
(Fiddy Anggriawan )