JAKARTA - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin mengatakan, desakan reshuffle menteri Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) itu ada yang murni datang dari rakyat, ada pula yang disuarakan oleh elite dengan meminjam mulut rakyat.
"Dorongan yang datang dari rakyat, dapat dipastikan bertujuan baik, yaitu agar kualitas kinerja pemerintah di berbagai sektor bisa semakin meningkat. Masyarakat sekarang ini kan cenderung tidak puas dengan kinerja dari sejumlah kementerian," ungkap Said saat berbincang dengan Okezone, Kamis (23/4/2015).
Dia menambahkan, di bidang perekonomian misalnya, masyarakat bukan saja merasa tidak puas dengan kinerja dari para pembantu Presiden, tetapi sudah sampai pada taraf marah yang sejadi-jadinya karena merasa seperti sedang dimiskinkan oleh kebijakan para menteri yang menaikan atau sekurang-kurangnya tidak mampu mengendalikan kenaikan harga berbagai kebutuhan hidup.
"Masyarakat pun terlihat gemas dengan kinerja menteri di bidang hukum. Alih-alih mampu menciptakan ketertiban hukum, Menkumham justru seringkali menciptakan instabilitas politik. Demikian pula dengan Menkopolhukam yang sering disebut oleh masyarakat sebagai menteri yang tidak jelas," tegasnya.
Beda rakyat, beda pula dengan elite yang ikut menyuarakan reshuffle. Menurutnya, motif elite mendorong pergantian menteri cenderung memiliki latar belakang keinginan untuk memperbesar sumber daya politik dan ekonomi bagi kelompok mereka sendiri.
"Elite dari parpol misalnya, menyuarakan reshuffle untuk tujuan menambah jumlah kader mereka di kabinet. Sementara elite dari kalangan pengusaha mendorong reshuffle agar mereka sendiri atau kroni mereka bisa menjadi menteri untuk tujuan melindungi kepentingan bisnis mereka," tuturnya.
(Fiddy Anggriawan )