JAKARTA - PDI Perjuangan meminta penambahan lima kursi menteri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika reshuffle kabinet dilakukan. Sebagai partai pendukung utama, PDI Perjuangan merasa pantas memeroleh kesempatan lebih untuk berperan dalam pemerintahan Jokowi-JK.
Pengamat hukum tata negara dari Universitas Islam Indonesia (UII), Masnur Marzuki, menilai bila Presiden Jokowi menuruti kemauan partainya, maka semakin terang lah indikasi Pemerintahan Jokowi melanggar janji dan komitmen politik untuk tidak bagi-bagi kursi.
"Sah-sah saja sebenarnya bila PDIP minta jatah menteri dari partainya ditambah. Toh, Jokowi sendiri kader PDIP. Hanya saja, publik sudah kadung dijanjikan tidak akan ada bagi-bagi jabatan politik berdasarkan kepentingan parpol pendukung. Nanti Jokowi bisa dituduh makin ingkar janji," ujar Masnur saat dihubungi Okezone di Jakarta, Jumat (26/6/2015).
Dia mengingatkan parpol pendukung Jokowi bahwa urusan kabinet adalah hak proregatif Presiden. Sehingga dalam mengutak-atik kursi kabinet murni urusan Presiden tanpa boleh diintervensi apalagi ditekan oleh pihak lain termasuk partainya.