Menteri Marwan Ingin Anggaran Pembangunan di Perbatasan Direvisi

JAKARTA - Pemerintah sangat berkomitmen membangun wilayah perbatasan. Hal itu ditegaskan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar usai rapat kabinet paripurna.

"Ini penting, pemerintahan ini kan bagus komitmennya, dalam arti mempertegas membangun Indonesia dari pinggiran, perbatasan, dari pulau-pulau terluar dari pulau-pulau terpencil. Ini harus benar-benar kita implementasikan," kata Marwan di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (2/7/2015).

Ia mengatakan, visi yang dibangun oleh Kementerian Keuangan harus mengarah pada komitmen untuk pembangunan wilayah perbatasan. Jadi, dukungan anggaran kepada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi itu harus diupayakan lebih.

Dari sisi anggaran yang terjadi saat ini, sambungnya, memang belum mencukupi untuk membangun Indonesia dari pinggiran, perbatasan, dan dari pulau terluar.

"Makanya, ini mumpung masih pagu indikatif, belum pagu defenitif, karena masih dirapatkan di DPR lagi. Saya memang minta terus terang melakukan revisi atau pengajuan anggaran yang baru dalam rangka mempercepat proses pembangunan di daerah terluar atau daerah perbatasan," tambahnya.

Di sisi lain, mitra kerjanya di Komisi DPR RI telah menyetujui untuk merevisi anggaran dalam hal pembangunan wilayah perbatasan. Anggaran yang diajukan dalam revisi itu senilai Rp15 triliun.

"DPR sudah setuju. Dalam rapat dengan Komisi V DPR, kami mengajukan anggaran pagu defenitif, kami ajukan itu minimal Rp15 triliun. DPR dalam pagu indikatif sudah setuju. Tinggal pagu defenitif. Ini bergantung juga dalam rapat di Banggar, antara Kementerian Keuangan, Bappenas dengan Banggar DPR. Perdebatannya di situ nanti," tandasnya.