JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, tak ada pembahasan tentang perombakan atau reshuffle jilid II Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan antara petinggi partai politik di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Kata dia, dalam pertemuan tersebut juga tak membahas tentang pergantian menteri di bidang perekonomian. Menurutnya, kebijakan reshuffle merupakan kewenangan yang dimiliki seorang presiden.
"Tidak membahas hal tersebut (reshuffle menteri bidang ekonomi). Itu merupakan kewenangan presiden," jelas Hasto di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2015) malam.
Menurut Hasto, pertemuan tersebut membahas sejumlah dinamika politik dan ekonomi nasional seperti pembahasan satu tahun pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla. Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas tentang kebijakan paket ekonomi yang telah dikeluarkan Presiden Jokowi.
"Yang dibahas tadi satu tahun pemerintahan Jokowi, konsolidasi di ekonomi dijalankan, paket ekonomi sudah diambil sehingga bulan ini, bulan untuk bekerja lebih keras konsolidasikan lebih baik lagi seluruh jajaran kementerian betul jadi kekuatan pemerintahan yang efektif dan pro rakyat," ungkap Hasto.
Sebagai petinggi PDI Perjuangan, Hasto membantah partainya mendesak Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle. "Ya tentu saja kami bukan dalam kapasitas mendorong, dan mempercepat, kami dalam kapasitas mendukung agar bisa efektif," pungkasnya.
Adapun beberapa petinggi yang hadir di rumah Megawati, yakni Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya M Romahurmuziy, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua DPP Partai Nasdem Victor Laiskodat. (Fmi)
(Arief Setyadi )