"Sebagai lembaga bersih yang masih menjadi harapan banyak orang dalam pemberantasan KKN, KPK justru yang harus memantau dan kemudian memberi tahu pejabat negara ketika ada indikasi korupsi. KPK yang pertama memberitahu," tuturnya.
Ia pun berharap ke depan tidak ada lagi rasa takut dari para pemangku kebijakan dan pelaksana pembangunan di derah karena merasa diawasi KPK.
"Mari bersama membuat suasana lebih kondusif, bersama membangun negeri tanpa ada ketakutan untuk ditangkap. Di Pemprov Jawa Barat sendiri sangat manusiawi kalau beberapa waktu lalu ada pejabat yang ragu memutuskan sesuatu," ucap Aher.
"Tapi sekarang sudah lancar semuanya. Dengan fungsi KPK sebagai garda terdepan pencegahan, saya kira pembangunan ke depan akan lebih lancar lagi," pungkasnya.
(Abu Sahma Pane)