Komisi V Miskomunikasi soal Penyaluran Dana Desa di Bangkalan

JAKARTA - Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis dinilai salah paham saat kunjungan kerja di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Di mana Djemy menilai banyaknya penyaluran dana desa yang salah sasaran.

Wakil Bupati Bangkalan, Mundzir Rifai mengatakan, kesalahpahaman terkait plang pembangunan PAUD ( Pendidikan Anak Usia Dini) yang menggunakan dana desa. Kata Munczir, pembangunan PAUD sama sekali tidak melibatkan CV maupun kontraktor.

"Ada miskomunikasi (kesalahpahaman), karena pendamping lokal desa yang menyampaikan, itu bukan CV atau kontraktor tapi kelompok masyarakat‎," kata Mundzir dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat (11/3/2016).

Mundzir yang turut mendampingi kunjungan kerja Komisi V DPR pun memastikan bahwa penyaluran dana desa di daerahnya berjalan dengan baik dan terserap sesuai fungsinya untuk membangun desa, serta dimanfaatkan seutuhnya oleh masyarakat desa.

"Menurut pandangan saya sudah bagus. Saya berharap agar terjadi sinergi yang baik mulai dari pemerintah pusat, Pemprov, Pemkab sampai ke desa, guna tercapainya tujuan untuk kesejahteraan rakyat," katanya.

Miskomunikasi diketahui terjadi saat Komisi V DPR kunjungan kerja dalam rangka peninjauan pembangunan dan pemberdayaan desa di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pada 7-8 Maret 2016.

‎

"Banyak dana desa dikelola pihak ketiga, yaitu kontraktor," kata Fary Djemy saat kunjungan ke Bangkalan.‎

Fary Djemy ketika itu menyatakan, tidak menginginkan dana desa justru dinikmati pihak ketiga, sementara masyarakat desanya justru tak mendapatkan apa-apa. "Kami tidak ingin dana desa dinikmati orang luar atau pihak ketiga sehingga masyarakat desanya justru tidak dapat apa-apa," ujar Fary Djemy.

(Arief Setyadi )