Partai Dukung Ahok karena Tak Punya Pilihan

JAKARTA - Proses kaderisasi dan regenerasi kepimpinan di partai politik mulai tersendat. Ketiadaaan kader mumpuni yang layak jual dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) mulai terlihat.

Contoh teranyar adalah Pilkada DKI Jakarta. Sejumlah partai politik saat ini malah mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk maju sebagai DKI 1 meskipun melalui jalur independen.

"Minimnya ketokohan seorang kader akhirnya memaksa partai politik mendukung. Tiada pilihan. Ini realisme politik yang dihadapi mereka (parpol) saat ini, dalam konteks Pilkada DKI Jakarta, buka peneliti Founding Fathers House Dian Permata kepada Okezone, Selasa (29/3/2016).

Dilanjutkan alumnus University Sains Malaysia (USM) tersebut, padahal sebagai fungsinya, parpol harus mampu melahirkan kader-kader yang memiliki nilai jual sosial politik.

Apalagi, parpol adalah bagian dari instrumen demokrasi yang diatur dalam kontitusi untuk menyediakan bibit-bibit pemimpin.

Di mana bibit-bibit itu akan disemai melalui jalur pemilihan umum. Baik lewat pemilihan legislatif atau pilkada.

Dukungan partai politik kepada Ahok dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta sejatinya menjadi kritik kepada partai itu sendiri dalam melahirkan cikal bakal calon pemimpin.

"Dukungan mereka (parpol) akan menjadi back fire bagi parpol sendiri," tegasnya.

Pada dekade belakangan ini, menurut Dian, parpol gemar mencari tokoh melalui jalur kilat. Caranya dengan merekrut kader yang memiliki latar belakang pengusaha. Dan itu bisa diilihat dengan kasat mata.

Pada akhirnya, kader tulen yang dihasikan melalui seleksi organisasi serta manajerial di organisasi seperti parpol berjumlah minim.

Hal ini rupanya terjadi parpol yang ada di DKI Jakarta. Ketiadaan kader mumpuni akhirnya memaksa mereka mengalihkan dukungan kepada petahana.

"Padahal agenda kontestasi pilkada itu jelas yakni lima tahunan. Kenapa tidak mempersiapkan diri sejak awal," tutur Wakil Ketua Umum Perhimpunan Alumni malaysia (PAM).

Ditambahkan Dian, bentuk dukungan yang diberikan parpol kepada Ahok kemungkinan besar tidak gratisan.

Itu terlihat dari proses lobi dan tarik-menarik kekukatan diantara merereka. Proses kompensasi dan deal-deal politik itu lazim. Tidak ada makan siang gratisan.

"Dan itu dipahami banyak orang. Masalahnya, apa bentuk kompensasi atau imbal balik, deal atau dukungan politik hanya para pelakunya saja yang tahu," tukasnya.

(Fiddy Anggriawan )