Pemerintah pusat dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan segera mengevaluasi Kabinet Kerja serta pejabat yang dipercayakan menjalankan roda pembangunan energi kelistrikan, karena masyarakat Aceh sudah sangat merasa teraniaya.
Mereka mendesak PLN Area Meulaboh menjamin pemenuhan kebutuhan listrik tanpa ada pengecualian, kemudian meminta manajerial untuk lebih bersikap transparan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan mencarikan solusi.
"Jika tidak mampu menyelesaikan permasalahan ini, maka kami meminta sesegera mungkin pimpinan PT PLN dan manajer PLN Meulaboh harus mundur dari jabatan," tegasnya.
Sementara pihak manajerial PT PLN area Meulaboh menjelaskan bahwa pemadaman bergilir yang rutin dilakukan dalam sepekan terakhir akibat defisit daya sistem Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) sehingga kecukupan daya beban puncak tidak mencukupi.
"Karena itu, PLN Area Meulaboh melakukan pemadaman sementara mulai pukul 18.00 hingga 24.00 WIB meliputi tiga kabupaten wilayah kerja. Selain itu juga karena ada gangguan PLTU Media Group Daya 10 mw," kata Humas PT PLN Area Meulaboh, Rusidy Helmi.
(Salman Mardira)