Kisah Eks Teman Ahok yang Dibayar dan Memalsukan KTP

JAKARTA – Richard Sukarno, salah seorang eks Teman Ahok, menceritakan awal mula dirinya ditawarkan bergabung dengan Teman Ahok untuk mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP) dukungan untuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta melalui jalur independen.

Richard yang diketahui debt collector Bank ‎BPR Intidana tersebut ditawari seorang relawan untuk bergabung dengan Teman Ahok lantaran dia dapat mengumpulkan massa.

"Sebelumnya saya memang relawan. Dari awal kan memang kerja saya merekrut teman-teman dengan janji apa yang dikatakan operator Teman Ahok. Kan kalau saya pelaksana, mereka bilang kita kasih fasilitas laptop, printer," ujar Richard di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (22/6/2016).

Selanjutnya, setelah teken kontrak dan sepakat untuk mengumpulkan KTP dengan dibayar dana operasional Rp500 ribu per minggu, akhirnya Richard merekrut rekan-rekannya.

"Tapi karena kita dikejar target,‎ terus enggak ada penjelasan yang jelas soal KTP yang dikumpulin makanya kami pakai banyak cara. Hampir semuanya kaya gitu. Oknum kelurahan juga main, barter KTP," ucapnya.

Setelah mengetahui terdapat banyak kecurangan yang d‎ilakukan Teman Ahok, mulai dari transparansi dana hingga proses pengumpulan KTP, akhirnya Richard tak melanjutkan kegiatan itu.

‎"Itu saya enggak sampai setahun teken kontrak dari Juli sampai Mei. Tapi, sebelum bulan Mei saya sudah enggak di sana, tapi nama saya masih ada di website. Itu yang teman-teman merasa terganggu dicatut namanya," ujarnya.

(Baca Juga : Dituding Jual Beli KTP, Teman Ahok: Itu Karangan Belaka)

Selain itu, Richard mengatakan, aliran dana yang diperoleh Teman Ahok patut dicurigai lantaran diduga berasal dari hasil korupsi kasus Reklamasi Teluk Jakarta.

"Iya dugaan ke sana. Kalau ramai pemberitaan ada uang Rp30 miliar dari pengembang ke mereka, kita juga kan patut curiga," tuturnya.

Dalam hal tersebut, permainan uang Teman Ahok juga terjadi di setiap koordinator posko (korpos). Ia mengakui, setiap bulannya ada sejumlah dana yang disetorkan dari penanggung jawab posko ke korpos.

"Ada 19 korpos, 140 lebih PJ posko. Jadi, satu korpos itu membawahi lima sampai 10 PJ posko. Korpos itu mendapat uang Rp500 ribu dari PJ posko kalau setor per bulannya,"‎ tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)