Vox Pop: Orang Kampung Bicara Reshuffle Kabinet

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merombak Kabinet Kerja kemarin. Ada 13 lembaga setingkat kementerian yang mengalami perombakan kepemimpinan. Mereka yang masuk dalam kabinet berasal dari kalangan profesional dan partai politik.

Beragam komentar mengalir dari pelosok negeri. Mereka, orang kampung dari perbatasan, tepi laut, hingga orang termarginalkan bicara soal reshuffle kabinet kerja Jilid II. Berikut mereka bicara dari kampung masing-masing:

“Kalau kitorang tidak terlalu pusing dengan Presiden Jokowi mo gonta-ganti menteri, karna macam tra berimbas apa–apa buat katorang orang Papua. Coba dong lihat pasar mama Papua yang Presiden Jokowi ada mo bikin di Bekas Terminal Damri, sampai sekarang belum jadi, malah su jadi lahan parkir mobil rental, ini bagaimana? Jadi saya harap menteri-menteri yang ganti sekarang ini, yang Presiden Jokowi kasih kepercayaan, bisa cepat kasih selesai itu pasar mama Papua, biar torang lagi bisa jualan di sana, bisa dapat tempat yang bagus, tidak kayak sekarang kami masih julan di bahu jalan." Septina Wally pedagang di Sentani, Papua.

"Selama laut enggak surut nelayan di sini pasti tetap hidup. Tapi kalau isi laut dikeruk artinya pemerintah menginginkan kita mati perlahan. Saya hanya minta stop penambangan pasir yang ada di Lontar," harap Supendi, nelayan pesisir Serang Utara, Banten.

"Kami tidak tahu apa itu reshuffle kabinet, yang kami minta agar petani kecil lebih diperhatikan jika mengajukan aspirasi," ujar Carma, petani Indramayu.

"Ibu kurang ngerti soal itu (menteri baru). Ya harapannya, supaya pemerintah bisa perhatiin kebutuhan orang-orang kecil seperti kami. Kalau bisa ya upah kami bisa naik, jadi enggak pusing mikirin biaya sekolah anak juga." Kusmiyati, 10 tahun bekerja sebagai penyapu jalan di Tangsel dan penghasilannya Rp400 ribu per bulan.

"Setidaknya kami nelayan yang berada di wilayah pesisir ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, terutama soal penindakan tegas terhadap aktivitas trawl yang diduga masih digunakan untuk menangkap ikan di perairan Kecamatan Ipuh dan sekitarnya." Ramli, nelayan Desa Pulau Makmur, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu.

"Saya berharap pemerintah tidak mengimpor beras. Beras kita lebih bagus dan enak, dan pejabatnya beli beras Indonesia," kata Ni Luh Sumiarti, seorang petani asal Tibung Sari, Bali.

"Pengawasan terhadap rumah bersubsidi yang merupakan program pemerintah diperketat. Yang terjadi, banyak rumah bersubsidi ini tidak tepat sasaran. Misalnya, rumah bersubsidi yang sedianya untuk keluarga kecil yang belum punya rumah, ternyata dimanfaatkan oleh mereka yang sudah punya rumah." (Muhammad Khafid, broker perumahan, warga Surabaya)

"Harapannya pergantian beberapa menteri di kabinet ini berdampak positif untuk dunia usaha, terutama kami yang di bidang sepatu. Harga bahan baku diharapkan bisa lebih murah. Sepatu-sepatu bajakan juga diharapkan ditindak tegas pemerintah. Selama ini keberadaan sepatu impor bajakan cukup merugikan kami. Dengan harga murah, masyarakat banyak memilih membeli sepatu impor bajakan. Padahal dari segi kualitas, produk yang dihasilkan pengrajin lokal jauh lebih baik." (Riyanto, pengrajin sepatu Cibaduyut asal Kota Bandung)

“Sebagai pedagang, saya berharap harga barang-barang terutama sembako tidak mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Karena bila terjadi kenaikan berimbas pada jualan saya yang akan sepi pembeli. Maka dari itu, saya meminta pada Pak Presiden dan menteri yang baru agar menstabilkan harga-harga,” ujar Siti Maimunah, salah seorang pedagang di Pasar Wonokromo, Surabaya.

"Kalau kami dari warga sini meminta agar infrastruktur jalan bisa diperbaiki dan dibangun. Sebab jalan menuju desa kami sangat buruk dan belum tersentuh," harap Anhar, petani asal Desa Komring, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah.

"Kalau bicara pembangunan, Kalimantan Barat (Kalbar) banyak kawasan terutama di pedalaman dan perbatasan dengan bangunan sekolah yang memprihatinkan. Belum lagi masalah jalan, semoga infrastruktur Kalbar terutama di perbatasan jauh lebih diperhatikan. Karena perbatasan merupakan serambi depan negara kita." Andi Aswad warga Kalimantan Barat.

"Kalau harapan saya, kerja Pak Jokowi sama menterinya yang sekarang lebih nyata lagi. Saya orang kecil, jujur saja tidak terlalu berdampak banyak buat saya. Sekarang apa-apa mahal, pekerjaan susah, biaya sekolah tinggi, masih banyak tugas pemerintah buat kesejahteraan rakyatnya. Orang kecil seperti kita, asal cukup buat makan sudah bersyukur," ujar Sugeng (55), tukang kebun di Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor.

“Saya memang ada dengar sama nelayan lain kalau menteri yang diganti itu rata-rata yang ada sangkut pautnya sama ekonomi. Seperti kami nelayan ini apa lain yang mau diharap selain kesejahteraan. Coba tanya sama orang lain seperti petani di Aceh Besar itu, pasti mereka sama juga maunya, sejahtera. Siapa yang tidak mau sejahtera. Semoga diganti menteri inilah, Indonesia kita ini jadi negara yang maju, jadi kami ini, tidak perlu lagi lah harus utang sana sini untuk kebutuhan pokok," kata Anwar, nelayan Aceh yang ditemui di Tempat Penampungan Ikan, Lampulo, Banda Aceh

"Selama ini tenaga honorer guru dan kesehatan itu hanya mendapatkan honor sebesar Rp200.000-Rp250.000 per bulan. Namun ada juga tenaga honorer yang hanya dibayar Rp150.000 per bulan. Bisa dibayangkan bagaimana hidup di jaman seperti ini hanya dengan mengandalkan honor sebesar itu," jelas Dian Candra Sari di Karanganyar, Jawa Tengah.

"Saya berharap pada Pemerintah lebih peduli terhadap kami petani garam agar garam kami bisa terserap, sebab kami masih kesulitan menjual garam kami. Saya harap pemerintah bisa memperkecil peluang masuknya garam impor dan harga garam kami dibeli sesuai harga pokok pemerintah," ucap Sukandi, petani garam di Pamekasan.

"Dari dulu pergantian menteri tidak berdampak langsung ke kami (buruh). Tidak pernah ada menteri yang benar-benar memperhatikan dan memperjuangkan nasib kami. Jangankan untuk asuransi kesehatan, gaji kami saja sering telat dibayar, bahkan THR pun kurang dari yang seharusnya. Bahkan kami juga bukan pegawai, kami masih kontrak dengan outsourcing. Nasib buruh tidak pernah berubah. Harusnya presiden memilih menteri yang cerdas dan punya rasa empati yang tinggi," ujar Sandy Ilyas (28) buruh pabrik asal Medan.

"Tidak semua warga kurang mampu punya kartu sehat. Saya berharap biaya berobat untuk kesehatan murah, penanganan medis juga supaya lebih baik," kata Sarmidi (66) warga Prambanan, Sleman.

"Kita di Maluku Utara, yang perlu diperhatikan dan menjadi prioritas pemerintah pusat yaitu listrik, infrastruktur perhubungan laut serta pembangunan jalan nasional yang hingga kini belum dituntaskan pemerintah." Nandar, warga Ternate.

"Kami pedagang kecil ini berharap pembangunan yang dibuat pemerintah dengan kabinet baru ini, enggak melulu yang besar-besar, tapi juga pembangunan yang benar-benar bisa kami rasakan langsung manfaatnya. Misalnya untuk harga-harga kebutuhan pokok yang selama ini tak pasti kenaikannya. Itu menyulitkan kami untuk jualan, karena kami enggak sesuka hati naik turunkan harga. Lalu juga kami maunya ada perbaikan di sisi (penegakkan) hukum, khususnya untuk aksi premanisme yang menghisap darah kami setiap harinya," ujar Ana (50), penjual sarapan pagi di Medan.

"Presiden hendaknya membantu membangun akses transportasi darat di Mentawai yang merupakan pulau terluar, kalau memang pemerintah daerah tidak sanggup. Biar kami tidak lewat laut kalau ke ladang," Petrus Saruruk (53), petani kopra di Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

"Presiden hendaknya menaikkan harga sayur di tingkat petani, jangan murah terus, kapan kami bisa sejahtera. Mulai Presiden Soeharto sampai pak Jokowi, harganya Rp1.000 saja terus. Saya ingin petani sejahtera," ujar Ismarniati (58) petani kangkung Kecamatan Paun, Kota Padang.

"Dari dulu harga kebutuhan terus saja naik. Apa-apa mahal. Sementara pendapatan tidak pernah bertambah. Contoh sejak puasa hingga sekarang harga ayam potong mahal. Biasanya harga normal 1 kilogram Rp14.000 kini harga masih Rp35.000 begitu juga dengan harga sembako lainnya yang terus naik. Kita tidak perlu banyak janji, kita minta Jokowi dan menterinya bisa mengontrol harga saja." Suyati (50), pedagang jamu keliling di Pekanbaru.