Belum lagi saat ibu kota Republik Indonesia masih di Yogyakarta. Saat kota diduduki Belanda dan Soekarno-Hatta ditawan dalam Agresi Militer II, rakyar Aceh membangun dua pemancar radio. Tujuannya untuk berkomunikasi dengan dunia luar yang terputus akibat aksi itu. Disebut-sebut pembangunan radio untuk mengabarkan, bahwa Indonesia masih ada, dengan bukti Aceh belum dikuasai Belanda.
Begitu juga saat Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berkedudukan di Bukittinggi, Padang, Sumatera Barat, dipindah ke Bireuen, Aceh. Rakyat Aceh menanggung seluruh biaya akomodasi pemerintahan darurat saat di wilayah yang kini telah menjadi Kabupaten Bireuen itu.
"Akan tetapi, balas jasa politik yang didapat rakyat Aceh sebaliknya. Pasca-kemerdekaan, mereka (Aceh) cenderung menjadi anak tiri di negeri ini. Misalnya saat Soekarno membubarkan Provinsi Aceh dan meleburnya menjadi bagian Sumatera Utara. Tentu saja hal itu menimbulkan kemarahan rakyat Aceh," seperti tertulis dalam buku 'Soekarno Poenja Tjerita' yang disunting Roso Daras, sebagaimana dikutip Okezone, Jumat (18/8/2017).
Jasa masyarakat Aceh untuk kemerdekaan RI tak dapat dihitung. Kisah yang berkembang di masyarakat Aceh, saat memperjuangkan kemerdekaan, rakyat di Tanoh Rencong membantu seluruh kemampuan yang ada. Semisal menjual tanah, ternak, hingga harta benda lain serta merelakan dirinya berperang melawan kolonial.
(Hantoro)