JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerataan ekonomi menjadi fokus program kerja pemerintah di tahun 2017. Pemerataan ekonomi itu akan dilakukan dengan reforma agraria dan perhutanan adat dan hutan desa.
"Semangat reforma agraria bagaimana lahan hutan yang merupakan bagian sumber daya alam dapat diakses rakyat dan menghadirkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat," kata Jokowi saat membuka Konferensi Tenurial Reformasi Penguasaan Tanah dan Pengelolaan Hutan 2017 di Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2017).
Pemerintah menargetkan memberikan lima juta sertifikat tanah kepada masyarakat pada 2017. Sementara sertifikat-sertifikat tanah itu juga akan ditargetkan diberikan kepada masyarakat sebanyak tujuh juta pada 2018 dan sembilan juta pada 2019.
"Untuk apa? Supaya masyarakat memiliki pegangan status hukum hak atas tanah dan tidak lagi terjadi sengketa lahan tanah. Ini yang saya dengar setiap ke daerah desa selalu yang disampaikan sengketa lahan masyarakat adat dengan pemerintah, perusahaan atau masyarakat," terang Jokowi.
Kepala Negara menilai, permasalahan sengketa tanah menjadi masalah besar dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi, sengketa tersebut tak jarang menimbulkan korban lantaran tak terima dengan putusan pengadilan.