Sebut Masih Ada Ideologi NII, Anton Charliyan: Jabar Perlu Pemimpin yang Tegas dan Berani

JAKARTA - Mantan Kapolda Jawa Barat (Jabar), Irjen Anton Charliyan menilai Jabar masih sangat rentan terhadap aksi-aksi radikalisme dan intoleransi. Pasalnya, di sana masih terdapat ideologi Negara Islam Indonesia (NII).

Menurutnya, pemimpin Jabar ke depan harus mampu menjamin keamanan warganya dari aksi-aksi tersebut. Dimana perlu seorang pemimpin yang tegas dan berani yang mampu menjamin keamanan dan kepastian hukum.

"Karena di sini masih ada ideologi-ideologi yang ingin mendirikan NII dan inilah akar dari radikalisme dan intoleransi," kata Anton dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/10/2017).

Ia menceritakan kisah penumpasan aksi radikalisme yang pernah terjadi di Jabar saat masih memimpin sebagai Kapolda Jabar. Beberapa penangkapan aksi terorisme dipimpin langsung olehnya, seperti operasi di kawasan Jatiluhur, Purwakarta, pada 25 Desember 2016 silam.

Pada saat itu, polisi berhasil menangkap dua orang terduga teroris dalam kondisi hidup. Sementara dua orang lainnya terpaksa dilumpuhkan karena melawan saat ditangkap.

Operasi penumpasan aksi radikalisme yang dipimpin langsung olehnya juga terjadi di Kelurahan Arjuna, Cicendo, Bandung pada 27 Februari 2017 lalu. Kala itu terduga pelaku meledakkan bom di taman dan lari ke dalam kantor Kelurahan Arjuna untuk menguasai kantor tersebut. Namun upaya pelaku terhenti hingga akhirnya pelaku dapat dilumpunkan tanpa ada warga sipil yang terluka.

"Bayangkan andai kata pelaku berhasil membakar kantor Kelurahan Arjuna, berapa kira-kira rumah penduduk yang ikut terbakar. Di lokasi kejadian kan pemukiman padat penduduk. Itu masuk dalam area Kota Bandung," ujar Anton.

Sekadar informasi, Anton mengaku telah siap maju ke ajang kontestasi Pilgub Jabar 2018. Wakil Kepala Lemdiklat Polri itu disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Namun, hingga kini partai berlambang kepala banteng itu belum memutuskan pilihannya.

Sebagai polisi aktif, ia baru akan melepas jabatannya setelah mendapatkan kepastian kendaraan politik yang hendak menerimanya nanti.

(fin)

(Amril Amarullah (Okezone))