UKP Pancasila Berubah Jadi BPIP demi Kepentingan Jangka Panjang

JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan perubahan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)‎ yang merupakan lembaga setingkat kementerian dilakukan demi menjaga kepentingan bangsa dalam kurun waktu yang panjang.

‎"Kenapa ini menjadi penting? Karena ideologi Pancasila menjadi hal yang urgen demi kepentingan bangsa jangka panjang," kata Pramono di Gedung Sekretariat Kabinet, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu 10 Januari 2018.

Ia mengatakan, ‎perubahan UKP-PIP dilakukan bukan karena kepentingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saja, melainkan ingin menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa meskipun posisi kepala negara nantinya dijabat oleh siapa pun.

"Sehingga demikian bukan semata-mata karena Presiden, tapi siapa pun yang menjadi presiden (ideologi tetap Pancasila). Selama ini ideologi Pancasila maka badan ini tetap ada. Begitu prinsipnya," jelas Pramono.

(Baca: Mahfud MD Sebut Pancasila Ideologi yang Mempersatukan!)

Politikus PDI Perjuangan ini mengungkapkan, pembahasan perubahan UKP-PIP menjadi BPIP telah berlangsung selama sebulan. Presiden Jokowi pun telah menyetujui adanya perubahan tersebut pada November 2017.

Ke depan, BPIP akan langsung berada di bawah koordinasi Kepala Negara lantaran telah menjadi lembaga yang setingkat dengan kementerian. Sebelumnya, UKP-PIP hanya berada di bawah koordinasi Sekretriat Kabinet.

"Jadi badan pembinaan Pancasila hanya bertanggung jawab kepada Presiden dan tidak melalui menko atau siapa pun," imbuhnya.

Pramono menambahkan, BPIP juga akan memiliki kewenangan untuk berkoordinasi dengan kementerian lain. Ia berharap BPIP dapat bekerja lebih baik dalam menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.

"Anggaran juga tidak terlalu berubah banyak, tetapi ideologi ini sangat diperlukan untuk jangka panjang," pungkasnya.

(Hantoro)