JAKARTA - Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menyarankan agar Joko Widodo (Jokowi) memilih calon wakil presiden (cawapres) yang mampu menggenjot elektabilitasnya di Pilpres 2019.
“Yang jelas bisa menambah elektoral Jokowi, apalagi elektabilitas Jokowi masih berada angka 50 persen,” kata Ujang kepada Okezone, Rabu (28/3/2018).
Selain soal elektabilitas, pendamping mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga harus punya pengalaman yang baik di banyak bidang. Kriteria selanjutnya yakni memiliki pandangan yang sama, sehingga keduanya bisa bekerja sama dengan baik untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
“Cawapres harus mampu bekerjasama dengan Jokowi,” ujarnya.
Selain itu, cawapres Jokowi sebaiknya berasal dari kalangan santri. Selain menaikan elektabilitas, juga diharapkan bisa membantu Jokowi menepis fitnah yang selalu menerpanya.
(Baca juga: 12 Kandidat Cawapres Jokowi, Ini Nama-namanya)
“Jika ada santri yang memenuhi kriteria tersebut maka lebih baik jadi cawapres Jokowi,” tandasnya.
Sementara itu baru-baru ini, DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meluncurkan sebanyak 12 nama cawapres yang dianggap layak untuk mendampingi Jokowi di Pilpres 2019.
Nama-nama itu yakni dari kalangan militer, Luhut Binsar Panjaitan yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim), mantan Panglima TNI Moeldoko yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan.
(Baca juga: PPP: Terserah Pak Jokowi Mau Menggandeng Siapa sebagai Cawapres)
Dari kalangan Ormas yakni Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj, Ketua Umum GP Anshor NU Yaqut Chalil Qoumas, kemudian mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin. Sedangkan kalangan partai politik hanya Ketum Golkar Airlangga yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perindustrian.
Kemudian dari kalangan pengusaha, Chairul Tanjung, Nadiem Makarim yang dikenal sebagai pendiri serta CEO Go-jek, pendiri Lion Air Rusdi Kirana. Kemudian kalangan profesional Mahfud MD dan dua perempuan yakni Sri Mulyani, dan Susi Pudjiastuti yang kini sebagai pembantu Jokowi di Kabinet Kerja.
(Qur'anul Hidayat)