Istana Anggap Pertemuan Petinggi Gerindra-Demokrat sebagai Kekayaan Demokrasi

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono menilai, pertemuan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang lantas menjajaki kemungkinan koalisi di Pilpres 2019 adalah kekayaan demokrasi Indonesia.

"Nah berkaitan dengan pertemuan semalam antara SBY-Prabowo menurut saya kekayaan dari demokrasi kita. Selalu memberikan alternatif apakah nanti misalnya Gerindra-Demokrat dan partai lain yang di luar partai itu akan mengusung calonnya sendiri akan sangat baik," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Pramono menilai, saat ini proses demokrasi telah berjalan dengan baik untuk memberikan harapan dan tawaran kepada masyarakat untuk memilih Presiden. Sebab, potensi kontestasi Pilpres 2019 diikuti dua calon terbuka lebar.

"Kalau melihat posisi yang ada, kemungkinan ada dua calon. Karena 6 parpol yang bergabung dengan Jokowi yang secara resmi mendeklarasikan dari aspek kepartaian maka kemungkinan hanya akan dua calon," terang politisi PDI Perjuangan itu.

Lebih lanjut, Pramono menerangkan bahwa komunikasi antara SBY dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berlangsung beberapa kali. Pertemuan keduanya juga berlangsung secara tertutup.

"Bahkan mas AHY kan sudah bertemu juga dengan Pak Jokowi. Nah kalau kemudian ada rintangan, rintangan itu diselesaikan. Yang saya tahu, sebelum pertemuan di Bogor kemarin sebanarnya Presiden sudah beberapa kali menyampaikan bahwa komunikasi yang berjalan baik dengan SBY mudah-mudahan ada realisasinya," terang Pramono.

Ia menerangkan bahwa partai koalisi telah membahas sejumlah nama bakal calon presiden (cawapres) yang akan mendampingi Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. Menurut Pramono, pertemuan enam parpol pengusung Jokowi di Istana Bogor juga telah menyerahkan sepenuhnya sosok cawapres tersebut kepada Jokowi.

"Nanti yang akan menyampaikan, mengumumkan siapa yang akan menjadi cawapres tentunya Pak Jokowi secara langsung. Karena mandat itu sudah diberikan secara langsung kepada Jokowi," tutupnya.

(Qur'anul Hidayat)