Ngabalin Sebut Gerakan #2019GantiPresiden Makar, Ini Kata Penggagasnya

JAKARTA - Salah satu penggagas gerakan #2019GantiPresiden, Mardani Ali Sera angkat bicara terkait dengan pernyataan Tenaga Ahli Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin yang menyebut aksi itu adalah bentuk makar.

Menurut Mardani, apa yang disampaikan oleh Ngabalin adalah tidak tepat. Pasalnya, kata Mardani, aksi #2019GantiPresiden adalah gerakan yang elegan, santun dan cerdas.

"Karena ini gerakan mencintai negeri dengan cara mendidik masyarakat untuk berani, cerdas dan tetap santun," kata Mardani kepada Okezone, Jakarta, Senin 27 Agustus 2018.

 

Menurutnya, dalam setiap acara deklarasi pihaknya selalu mengikuti semua prosedur, baik perizinan tempat, pemberitahuan dan lokasi yang kadang-kadang jauh dari keramaian.

"Seperti di Serang samping makam jalan tidak dimasuki mobil dan Kubu Raya Pontianak di perkampungan," tutur Mardani.

Mardani mengklaim, gerakan #2019GantiPresiden diinginkan adalah pendidikan politik kepada masyarakat dengan keriangan, suasana deklarasi festival yang menggembirakan.

"Kami menyadari bahwa sekarang sdh ada 2 pasang capres-cawapres yang terdaftar di KPU. Gerakan ini sudah jadi gerakan sosial masyarakat yang bukan orang perorang, maka izin kami butuh waktu untuk konsolidasi ke tim relawan yang Insya Allah akan menentukan pilihan yang akan indah pada waktunya," papar Mardani.

 

Oleh sebab itu, Mardani mengimbau kepada seluruh pihak khususnya aparat keamanan untuk sama-sama menjaga suasana kondusif, agar aman dan tertib pada deklarasi yang dilakukan di daerah.

"Kami sangat menghormati gerakan lain yang melakukan aksi berbeda dengan kami. Sehingga adanya kompetisi pilihan terbaik bagi negeri ini," ucap Mardani.

Ngabalin sebelumnya menyatakan, deklarasi #2019GantiPresiden memiliki tafsir harus adanya pergantian presiden pada 1 Januari yang berlangsung tepat pukul 00.00 WIB. Padahal, lanjut dia, Pilpres 2019 baru berlangsung pada 17 April 2019.

"Karena itu, maka seluruh aktivitas dan deklarasi yang terkait pergantian presiden harus dihentikan karena itu gerakan gerombolan pengacau keamanan negara," kata Ngabalin saat dikonfirmasi, Senin 27 Agustus 2018.

(Arief Setyadi )