Setoran ke Partai Politik Bikin Kepala Daerah dan Anggota Dewan Cari Pemasukan Lain

Hanya Soekarwo menilai beban 'setoran' ke partai politik menjadikan kepala daerah dan anggota dewan harus mencari sumber pemasukan lain.

"Kadang-kadang dimintai oleh partai. Makanya saya usul dana parpol dinaikkan supaya partai tidak minta DPRD," ungkapnya.

Pihaknya menyatakan dana parpol yang diberikan hanya cukup untuk memenuhi beberapa kebutuhan saja. "Sebenarnya tidak cukup, itu buat bayar listrik, air, dan kopi," pungkas Pakde Karwo sambil tersenyum.

Sebelum Wali Kota Pasuruan, KPK telah menjaring beberapa kepala daerah dan anggota dewan dari wilayah Jawa Timur. Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kota Mojokerto, Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, Kota Malang hingga terakhir Kota Pasuruan, menjadi beberapa daerah yang kepala daerah dan beberapa anggota dewannya terjaring OTT KPK.

(Angkasa Yudhistira)