Pengembangan Data Geospasial Dibutuhkan Dalam Wujudkan Perencanaan Infrastruktur yang Tepat Sasaran

“BPIW telah membuat masterplan dan development plan di 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Untuk itu, perlu dukungan ISI utuk menyiapkan informasi geospasial di WPS tersebut. Kita juga perlu dukungan ISI, terkait pembuatan site plan atau rencana tapak relokasi hunian penduduk pasca gempa di Sulawesi Tengah,” ucap Hadi.

Di tempat yang sama, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Kantor Staf Presiden, Yanuar Nugroho menjelaskan, tujuan kebijakan satu peta yakni adanya satu standar referensi basis data geospasial. Pemerint telah mengeluarkan Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta PadaTingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Manfaat kebijakan satu peta sebagai acuan untuk acuan perbaikan data spasial, akurasi perencanaan tataruang, dan akurasi dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Sementara itu, Deputi Geospasial Dasar dari Badan Informasi Geospasial, M.Arief memaparkan beberapa hal seperti Peran informasi geospasial dalam Pencapaian SDG’s (pembangunan berkelanjutan) yakni percepatan peta dasar skala besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan memerlukan informasi geospasial baik Informasi Geospasial Dasar maupun Informasi Gespasial Tematik pada skala besar (1:5.000 dan 1:1.000).

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang diwakili Dirjen Infrastruktur Keagrariaan, Raden Muhammad Adi Darmawan menyatakan kebijakan One Map Policy di kementeriannya untuk mencapai terwujudnya peta dasar pertanahan berbasis bidang tanah di seluruh Indonesia. Menurutnya ada empat strategi mewujudkan hal itu yakni regulasi, program strategis, program pendukung, dan langkah percepatan.

(Fahmi Firdaus )