Ma'ruf Amin: Santri dan Kiai Bisa Jadi Pemimpin Bangsa

SERANG - Dalam acara silahturahmi dengan Nahdliyin Kabupaten dan Kota Serang, serta Kota Cilegon, KH Ma'ruf Amin mengingatkan para kiai dan santri agar tidak "kagetan", terutama terbawa arus opini yang mendegradasi santri dan kiai.

Wakil calon presiden nomor urut satu itu juga menjelaskan bahwa degredasi terhadap kiai dan santri membuat kondisi atau cara pandang masyarakat terhadap santri dan kiai tak layak menjadi pemimpin, politisi serta juga memimpin birokrasi.

"Santri itu bisa jadi apa saja. Zaman dulu, Bupati dan Wedana itu kiai, di Serang ada Kiai Sjam'un, Kiai Abdul Halim Bupati Pandeglang," ucap KH Ma'ruf Amin di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara (Penata) Serang, Minggu (16/12/2018).

"Sekarang banyak juga santri dan kiai jadi Kepala Daerah. Jawa Barat dipimpin oleh Kiai, wakil gubernurnya kiai, Jawa Tengah wakil gubernurnya kiai, putranya Mbah Moen, Jawa Timur juga dipimpin Nyai Khofifah, dia itu santriwati. Gus Dur juga pernah jadi Presiden. Jadi kalau kiai dipilih jadi wakil presiden, bukan hal aneh," ujarnya.

(Baca Juga: Ma'ruf Amin Ajak Kiai di Banten Mengingat Kembali Sejarah Indonesia)

Karena itu, Ma'ruf Amin pun mengajak masyarakat untuk menyingkirkan tudingan bahwa terpilihnya ia sebagai Cawapres oleh Presiden Joko Widodo hanya dijadikan alat dalam pemilihan presiden tahun mendatang.

"Masa saya jadi alat. Saya tentu paham politik, sebab sejak muda saya sudah jadi anggota DPRD DKI, menjadi anggota DPR-MPR, menjadi Dewan Pertimbangan Presiden dua periode, menjadi Rais Amm PBNU, Ketua MUI, masa bisa diperalat. Saya menerima tawaran menjadi Wapres adalah untuk memperjuangkan kemaslahatan bangsa ini," ungkapnya.

Dirinya melihat bahwa upaya pembelaan terhadap umat dilakukan sejak lama dan banyak mendapat respon positif di pemerintahan Presiden Jokowi. Salah satu usulnya, yakni soal Ekonomi Islam pun disambut baik oleh Presiden Jokowi.

"Saya pernah usul kepada Pak Jokowi, Ekonomi Islam itu sangat penting bagi ummat, sekaligus juga potensial untuk meningkatkan ekonomi nasional. Di antaranya adalah konsep bagi hasil," ujar K.H Ma'ruf Amin.

"Kemudian Pak Jokowi setuju membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah. Saya usulkan juga agar Presiden langsung yang menjadi ketua Komitenya," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)