Ini Tantangan KPU Dalam Menghadapi Pemilu 2019

JAKARTA - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sigit Pamungkas mengatakan bahwa terdapat dua tantangan yang akan dihadapi KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, yakni berkembangnya populisme dan media sosial sebagai tempat yang rentan terjadi propoganda.

Oleh sebab itu, Sigit Pamungkas merasa dua tantangan tersebut akan menjadikan isu negatif terkait politik pada masa Pemilu 2019 ini menerpa semakin keras yang bisa mengakibatkan perpecahan di tengah masyarakat.

"Dua tantangan penyelenggara pemilu saat ini yang tidak dimiliki oleh penyelenggara pemilu sebelumnya itu adalah berkembangnya populisme dan berkembangnya penggunaan media sosial," ujar Sigit Pamungkas saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1/2019).

 (Baca juga: Bambang Widjojanto dan Koordinator ICW Batal Jadi Panelis Debat Capres 2019)

"(Penggunaan media sosial) yang masif sebagai sarangnya propaganda. Dua hal itu menjadikan isu politik sangat keras, bahkan berujung pada keterpecahan masyarakat," tambahnya.

 

Oleh sebab itu, Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) menyarankan agar KPU bisa lebih responsif dalam menangani setiap isu-isu negatif terkait Pemilu 2019, yakni dengan tidak membiarkan isu teru berkembang.

 (Baca juga: Ketua KPK Jadi Panelis Debat Capres dan Cawapres)

"Oleh karena itu, konteks itu harus direspon oleh penyelenggara pemilu. Dia harus lebih responsif dan terbuka pada keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu," ungkap Sigit Pamungkas.

"Responsif artinya dia tidak bisa mendelay atau menunda menanggapi isu yang berkembang di masyarakat itu belakangan itu enggak bisa. Dia harus serta merta. Ketika isu muncul hari itu maka KPU harus merespon sekarang juga tidak bisa ditunda besoknya besoknya," pungkasnya.

(Awaludin)