JAKARTA - Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan, rencana Pemprov DKI Jakarta mengucurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) guna membenahi kampung-kampung kumuh, merupakan kebijakan tak tepat sasaran.
Bestari menyebut, kebijakan itu rawan terjadi penyelewengan anggaran. Sebab, mereka itu tak punya kompetensi untuk mengelola APBD secara baik.
(Baca Juga: DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Dana Pembangunan pada Masyarakat)
"Kompetensi orang diberikan dana itu kan harus ada kompetensi," kata Bestari saat dihubungi, Jumat (15/2/2019).
Menurut dia, lebih baik ormas diberdayakan untuk menjalankan kegiatan UMKM agar program OK OCE bisa berjalan secara maksimal. Bila masyarakat disuruh memperbaiki jalan, mereka tidak mempunyai keahlian, sehingga percayakan saja ke Dinas Bina Marga yang memang ahlinya.