Konsep Impor demi Kedaulatan Pangan di Era Jokowi

JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) memberikan penjelasan terkait impor pangan yang terjadi di era pemerintahan Joko Widodo. Menurut TKN, impor yang dilakukan oleh pemerintah merupakan program untuk menuju kedaulatan pangan.

“Tolong dibedakan mana kebijakan impor yang memang kita tidak ingin. Mana program dalam konsep kedaulatan pangan,” ujar Direktur Program TKN Aria Bima di Posko Cemara, Jakarta, Kamis 14 Februari 20190.

Hal tersebut dikatakan dia untuk menanggapi debat capres kedua yang mengangkat tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Sejurus dengan itu, Aria membantah Jokowi mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Baca Juga: TKN Jokowi Yakin Suara Prabowo Kebobolan di Jawa Barat

Aria menuturkan, Jokowi tengah berusaha mewujudkan konsep kedaulatan pangan di Indonesia. Konsep itu, kata dia, sebagai pengganti konsep swasembada pangan yang sempat diterapkan di Indonesia.

Konsep kedaulatan pangan, lanjut dia, hanya menjadikan impor sebagai program. Sementara, konsep swasembada pangan menjadikan impor sebuah kebijakan yang wajib dilaksanakan sebagai bagian dari interdependensi.

“Konsep swasembada pangan itu kan jelas sekali kalau konsepnya swasembada dalam framing kecukupan pangan 80 persen, yang 20 persen adalah interdepedensi antar negara. Maka kebijakannya mesti impor,” ujarnya.

Aria mengungkapkan, saat ini pemerintahan Jokowi telah membuat roadmap kemandirian pangan untuk mendukung konsep kedaulatan. Roadmap itu berisi soal pengaturan waktu produksi hingga penyediaan infrastruktur pertanian, seperti embung hingga revitalisasi waduk. Karena itu, Aria menegaskan, impor yang ada di era Jokowi hanya dijadikan sebagai penunjang.

“Pak Jokowi bilang kita tidak akan melakukan kebijakan impor pangan. Tetapi butuh program,” ujarnya.

“Dari persentase dulu kita hanya jadi bangsa tukang makan. Kenapa? Karena dulu prinsipnya kalau bisa impor kenapa harus tanam. Sekarang dibalik, kita harus bisa tanam jangan mengandalkan impor,” jelas Aria.

Baca Juga: BPN Pastikan Tidak Menyebar Pamflet "Salat Jumat Bersama Prabowo"

(Edi Hidayat)