SLOWAKIA ATAU SLOVAKIA sebuah negara di eropa tengah yang juga pecahan Cekoslowakia, baru saja menyelesaikan pemilu presidennya dan terpilih pengacara yang juga aktivis lingkungan, Suzana Caputova sebagai Presiden wanita pertama di negeri petenis wanita kesohor, Martina Hingis.
Sebelum terjun ke dalam dunia politik, pada tahun 2016, Zuzana Caputov adalah seorang aktivis yang menjadi terkenal setelah memblokir tempat pembuangan limbah yang di kota kelahirannya. Dirinya juga ikut berperan dalam protes anti-pemerintah yang timbul akibat dari pembunuhan jurnalis investigasi dan tunangannya, Jan Kuciak dan Martina Kusnirova.
Suzana merupakan sosok wanita muda yang pandai berkomunikasi. Komunikasi menjadi salah satu andalan utamanya saat kampanye menuju presiden 2019 di Slowakia. Dengan penjelasan kampanye yang terstruktur dan komunikasi politik yang baik, Suzana memenangi pemilu presiden Slowakia dengan capaian 58 persen suara. Padahal Partainya yakni Partai Slovakia Politik Liberal tidak memilki kursi di parlemen. Suzana adalah politisi pendatang baru, “she is a political newcomers,” demikian tulisan di sebuah media di Slowakia.
Foto: Reuters
Pada pemilu yang baru berakhir 30 maret 2019 lalu itu, secara mutlak memenangkan janda beranak dua ini menjadi Presiden Slowakia, setelah komisi pemilihan umum setempat memutuskan terpilihnya Caputova.
Lantas apa hubunganya terpilihnya Presiden Suzana Caputova dengan pilpres yang kini tengah berlangsung di Indonesia? terlalu naifkah kita membandingkan Pemilu Presiden di Slovakia dengan Pemilu Presiden yang akan berlangsung di Indonesia 17 April 2019.
Namun banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik oleh Calon Presiden Indonesia yakni bagaimana janji kampanye Suzana Caputova memberikan keyakinan kepada rakyatnya lewat komunikasi politik yang gamblang bahwa penegakan hukum menjadi hal yang dijanjikan sebagai langkah awal memimpin negaranya.
Kebijakan Baru Presiden Caputova
Dalam janji kampanyenya, Suzana menyatakan dengan tegas kepada rakyatnya bahwa akan melucuti polisi dan jaksa penuntut dari pengaruh politik. Menurutnya ini penting agar tercipta penegak hukum yang bersih dan bebas dari pengaruh politik apapun.Janji kampanye ini kemudian menjadi kebijakan baru pemerintahan Suzana Caputova.
Tentu bukan tidak alasan bahwa Suzana Caputova memilih penegakan supremasi hukum. Dari banyak literasi yang penulis baca, Suzana Caputova sangat kecewa dengan penegakan supremasi hukum di negaranya .
Pembunuhan jurnalis Jan Kuciak dan kekasihnya Martina Kusnirova, yang belum terungkap hingga kini menurutnya adalah salah satu penyebab lemahnya supremasi hukum. Selain itu, sewaktu menjadi pengacara, Suzana juga menangani semua kasus pembuangan limbah ilegal yang telah berlangsung selama 14 tahun.
Pemerintahan Caputova memang belum berjalan, dan baru akan dimulai Juni 2019 mendatang, namun keinginan kuatnya untuk menegakkan supremasi hukum dengan tidak melibatkan polisi dan jaksa dalam pengaruh politik paling tidak harus diikuti oleh pemerintahan terpilih di Indonesia.
Agar supremasi hukum tegak, sebagai pengayom dan pelayan masyarakat polisi Indonesia tidak boleh berpolitik atau membela kepentingan politik tertentu seperti seperti kata bapak kepolisian Indonesia, Jendral. Pol. Hoegeng Imam Santoso, “Saya polisi, bukan politisi”. Artinya aparat penegak hukum seperti polisi memang harus benar-benar dan harus menolak tegas untuk membela kepentingan politik apapun dan netral. Polisi juga harus menjalankan tiga tugas pokok sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayom dan pelayanan masyarakat.
Demikian juga dengan lembaga Kejaksaan Agung, lembaga ini harus bebas dari intervensi politik apapun, harus berdiri orang-orang yang cakap dibidang hukum dan netral atau paling tidak bukan anggota partai politik, seperti program kerja Suzana Caputova.
Oleh: Atmaja Suhendra, S.Sos, Msi, Lm
(Wartawan Senior, Dosen Broadcasting STIKOM InterStudi Jakarta)
(Qur'anul Hidayat)