Jika Pejabat Negara Tidak Bisa Menolak Gratifikasi, Ini Solusi KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada penyelenggara negara agar menolak gratifikasi dalam bentuk apapun menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Sebab, biasanya banyak pejabat negara yang mendapatkan parcel ataupun barang lainnya sebagai hadiah Lebaran.

Namun, jika dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk menolak, juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan seperti pemberian dilakukan secara tidak langsung atau ada risiko-risiko lain, maka penerimaan gratifikasi tersebut wajib dilaporkan pada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

Sebelumnya diketahui KPK telah menerbitkan surat pemberitahuan atau edaran untuk para penyelenggara agar menolak gratifikasi menjelang Idul Fitri. Surat edaran pencegahan gratifikasi dengan nomor ‎B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tersebut resmi dikeluarkan KPK pada, 8 Mei 2019.

"Pada pokoknya mengimbau agar Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara tidak menerima gratifikasi terkait hari raya Lebaran," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantorn‎ya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019).