Demo Berjilid-jilid, Apakah Tanda Puber Politik?

SEMARANG – Pendapat umum yang dituangkan dengan aksi demonstrasi dinilai wajar dalam sistem demokrasi. Akhir-akhir ini aksi unjuk rasa kerap dilakukan kelompok masyarakat hingga berjilid-jilid untuk menyuarakan tuntutannya.

"Demonstrasi di dalam demokrasi itu hal yang biasa. Justru kalau tidak ada demonstrasi tidak ada pendapat umum, tidak ada pendapat masyarakat, justru demokrasi itu adalah alat yang bisa dipakai untuk mengontrol pemerintahan, mengontrol lembaga-lembaga peradilan," ujar pengamat politik dari Universitas Diponegoro (Undip), Teguh Yuwono, Kamis 27 Juni 2019.

(Baca juga: Mulailah Saling Merangkul)

"Jadi sebetulnya demo tidak masalah, demo di KPU (Komisi Pemilihan Umum), MK (Mahkamah Konstitusi), kepolisian, atau menteri, presiden, tetapi demo itu harus memenuhi aturan-aturan yang demokratis. Misalnya tidak boleh mengganggu kepentingan umum, demo tidak boleh anarkis, merusak, mengganggu aktivitas orang awam, tidak boleh mengganggu orang takut, tidak boleh membuat suasana mencekam," jelas Teguh.

Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Diponegoro itu juga menyoroti ribuan masyarakat yang turun ke jalan untuk mengawal jalannya persidangan MK dalam mengadili sengketa hasil Pilpres 2019. Perhatian masyarakat tersedot pada pilpres sejak beberapa bulan terakhir, hingga sempat terbelah akibat perbedaan pilihan.

(Baca juga: Pasca-Putusan MK, Semua Pihak Harus Merajut Kembali Persatuan)

"Puber politik atau intens politik itu kan naik-turun. Pas naik, dia akan naik, dia akan terus berinteraksi. Tapi ketika biasa, dia normal. Sekarang ini eskalasinya naik, karena ada keputusan-keputusan penting yang harus dikawal. Misalnya ini ada pengumuman MK, sebelumnya pengumuman KPU. Kalau pengumuman-pengumuman dalam konteks pilihan-pilihan politik dan coblosan pasti eskalasinya naik," beber dia.

"Tapi kalau pengumuman kabinet kan tidak ada demo, pengumuman direktur BUMN tidak ada demo. Tapi begitu misalnya pengumuman siapa yang kalah dalam pemilihan kepala daerah, siapa yang menang dalam pilpres itu berdimensi karena orang melibatkan emosi, pengetahuan, dan perasaan," jelasnya.