Munas Golkar Disarankan Dipercepat Sebelum Pelantikan Presiden

JAKARTA - Musyarawah Nasional (Munas) Golkar disarankan untuk dipercepat sebelum pelantikan Joko Widodo - Ma'ruf Amin pada Oktober 2019 mendatang. Alasannya, agar siapa pun yang kedepannya pemimpin bisa langsung bekerja menyusun kabinet dan pimpinan DPR-MPR.

"Dorong saja dipercepat. Supaya bisa bersama-sama bekerja dengan pemerintahan Jokowi," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin saat dihubungi, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Ujang menilai, keinginan Munas digelar setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih merupakan keinginan dari Ketua Umum Golkar saat ini Airlangga Hartanto.

Pasalnya, Ujang berpandangan, di balik kemauan itu, terdapat beberapa agenda yang ingin dicapai oleh Airlangga terkait dengan kursi di Kabinet dan parlemen.

"Sekarang yang menentukan menteri di kabinet kan Airlangga kalau di Golkar. Lalu yang mengondisikan wakil ketua DPR dan pimpinan MPR dan lain-lain kan Airlangga. Jadi memang Airlangga ingin menang lagi setelah Oktober. Makanya dia mati-matian pengin Munas pada Desember," papar Ujang.

Ujang menjelaskan, potensi kemenangan Menteri Perindustrian itu sangat besar jika Munas dilangsungkan pada Desember. Namun sebaliknya, jika sebelum Oktober, maka posisi Airlangga cenderung lemah dengan lawan-lawannya seperti Ketua DPR Bambang Soesatyo yang santer maju sebagai kandidat ketua umum Golkar.

Di samping itu, lanjut Ujang, sebenarnya kepemimpinan Airlangga selama lima tahun ini perlu dikritisi. Mengingat, raihan kursi Golkar yang menurun dibanding periode sebelumnya. Pada 2014, Golkar meraih 91 kursi, tetapi pada 2019 partai berlambang pohon beringin itu turun menjadi 85 kursi.

Baca Juga: JK Tak Setuju Wacana Percepatan Munas Partai Golkar

"Kalau saya ukuran akademik kuantitatif saja saya. Saya malah anggap kurang berhasil. Karena tahun ini targetnya 110 kursi. Lalu 2014, 91 kursi sementara saat ini 85 kursi. Artinya tidak sesuai target malah kehilangan enam kursi," jelas dia.

Ujang juga mengingat janji Airlangga pada Munaslub Golkar 2017. Saat itu Airlangga, kata Ujang, menjanjikan jika dianggap gagal maka akan menyerahkan jabatannya kepada kader yang lain.

"Airlangga pernah mengatakan hasil Munaslub dulu, jika Airlangga dianggap gagal, artinya kepemimpinan itu akan diserahkan kepada yang lain. Lalu jika berhasil akan diteruskan. Artinya ada tolak ukur kesuksesan dan kegagalan sebagai pemimpin. Hari ini kami lihat Golkar kurang berhasil," tutup Ujang.

(Khafid Mardiyansyah)