JAKARTA - Usulan Ketua DPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet ke pemerintah mendatang soal perlunya Kementerian Kebahagiaan dan Toleransi dikritik. Usulan ini dinilai tak sesuai dan belum mendesak.
"Namanya juga usulan. Bisa diterima atau ditolak. Namun, usulan tersebut kurang pas," kata pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin kepada wartawan, Kamis 4 Juli 2019.
Ujang menekankan usulan Bamsoet terkait Kementerian Kebahagiaan sebenarnya bisa masuk dalam kementerian sektor ekonomi dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
"Karena soal kebahagiaan itu soal kesejahteraan. Dan soal toleransi sudah ada di Kemenag. Tinggal dorong saja kementrian-kementerian tersebut untuk bekerja maksimal," tutur Ujang.
Hal senada disampaikan pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio. Menurutnya, usulan ini juga tak perlu disampaikan meski dinilai bentuk keprihatinan dari Bamsoet sebagai Ketua DPR.
"Memang menurut saya mesti disimpan ini. Ide-ide yang dibutuhkan negara ini adalah ide yang bisa direalisasikan secara konkret," kata Hendri.