Parpol Koalisi Minta Jatah Menteri ke Jokowi, PDIP: Sangat Tidak Etis

JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan Zuhairi Misrawi meminta kepada seluruh parpol pendukung Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, saat Pilpres 2019 lalu untuk tak meminta-minta jatah menteri. Sebab, hal itu dinilai sangat tidak etis dan dirasa tak elok di mata masyarakat.

Ia menyebut, pihaknya saja tak pernah melakukan hal itu, karena mempercayakan kepada Jokowi akan memilih sosok atau tokoh terbaik bangsa sebagai pembantunya dalam lima tahun mendatang.

"Sangat tidak etis, ya. Pak Jokowi kader PDIP, jadi kami sangat tidak etik untuk meramaikan. Kami sepenuhnya percaya Pak Jokowi akan memilih menteri-menteri terbaik," kata Zuhairi dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Network bertajuk 'Ribut Rebut Kursi Menteri' di d'consulate resto, Jakarta Pusat, Sabtu (5/7/2019).

 Baca juga: PDIP Ogah Minta-Minta Jatah Kursi Menteri Kabinet Kerja Jilid II

Ia menjelaskan, peran partai sebagai untuk masuk ke dalam kabinet Koalisi Indonesia Kerja (KIK) jilid II memang harus menjadi perhatian khusus. Sebab, parpol itu merupakan pencetak bibit-bibit calon pemimpin Tanah Air.

"Parpol adalah lembaga yang mencetak kader calon-calon menteri dan pemimpin, maka apapun yang diusulkan parpol akan menjadi calon menteri terbaik," kata dia.

 Baca juga: Perindo: Kabinet Kerja Jilid II Harus Kembalikan Indonesia ke Bhinneka Tunggal Ika

Menurut dia, karena Jokowi merupakan seorang kader dari PDIP, sehingga akan mudah dalam melakukan komunikasi dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Jadi bagi kami karena kader PDIP, maka kami itu hak presiden dan itu ketua umum yang menentukan kader terbaik untuk jadi menteri," ujarnya.

(Awaludin)