DPD RI Diharapkan Bisa Kembalikan Derajat Keterwakilan Politik Daerah

Bila pimpinan institusi DPD memiliki kriteria ruh spiritual dan intelektual, menurutnya, kewibawaan lembaga kembali terangkat, dan mendapat kepercayaan penuh dari rakyat. Dengan modal besar kepercayaan masyarakat tersebut, DPD dapat melibatkan publik dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsinya.

"DPD menjadi lembaga yang tidak hanya terbuka, tapi juga transparan. Seperti yang selama ini dirindukan masyarakat dari lembaga house of representatif," tegas Pangi.

Untuk itu, kata Pangi, jalannya sirkulasi kepemimpinan di DPD harus fair dan terbuka diikuti oleh masyarakat guna mengontrol dan mencegah ruang gerak terjadinya money politic.

“Sejak dini, sistem penjaringan dibuat open public untuk memungkinkan kandidat-kandidat potensial muncul dalam proses pemilihan. Dengan ini, tersaring pemimpin yang memenuhi unsur bibit, bebet dan bobot, termasuk track record, punya kapasitas memimpin lembaga sebesar DPD," pungkasnya.

Perlu diketahui, sejumlah nama kandidat pimpinan DPD sudah mencuat. Dari wilayah Indonesia Timur muncul sosok Tamsil Linrung. Dari wilayah Indonesia Barat, kandidat yang mulai mengapung yakni Jimly Asshiddiqie dan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas. Sementara itu, opsi sistem pemilihan yang mencuat adalah berdasarkan gugus kepulauan dan perwakilan Timur-Barat.

(Awaludin)