Soal Kursi Menteri, PDIP Minta Partai Koalisi Jangan Ada Tekan-menekan

JAKARTA - Koalisi Indonesia Kerja (KIK) tengah tarik-tarik menarik mengenai jatah kursi menteri di Kabinet Kerja Jilid II Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Bahkan, ada sejumlah partai yang sudah menyebutkan haknya dalam mendapatkan jatah menteri.

Misal ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang terang-terangan menyebutkan ingin mendapatkan 10 kursi menteri, lalu disambut NasDem dengan sindiran, kalau partainya harus dapat lebih banyak dari PKB, yakni 11 kursi.

Baca Juga: PKB Minta Jatah 10 Menteri, Nasdem: Jangan Sesuka Hati Bicara

Menanggapi dinamika di KIK tentang jatah kursi menteri, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, kalau dalam penyusunan kabinet harus dilengkapi dengan data profil yang mumpuni.

"Bagi kami menyusun kabinet harus dengan kontemplasi dilengkapi dengan kata data profil setiap calon yang ada dan presiden punya opsi-opsi itulah yang harus dibahas," katanya kepada wartawan, Kamis (1/8/2019).

Hasto menambahkan, seharusnya peran partai tidak melakukan tekan-menekan dalam penyusunan kabinet. Peran partai semestinya melakukan strategi mobilisasi rakyat, bukan justru "mengembosi" hak prerogratif Presiden dalam memilih para menterinya.

"Seharusnya tidak ada tekan-menekan di dalam penyusunan hal itu. Kalau kita bicara tentang peran partai di dalam memenangkan Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin, peran partai itu lebih upaya strategi memobilisasi rakyat. Tapi bukan peran itu kemudian meniadakan hak prerogatif presiden," ujarnya.

Baca Juga: Airlangga Kantongi Nama Calon Menteri yang Akan Disodorkan ke Jokowi

Hasto mempercayai, Jokowi menyusun kabinet dalam sunyi dan akan menghasilkan sosok-sosok kabinet berkaliber nasional dan internasional. "Sehingga kabinet Jokowi, (yang disebut) ibu Mega disebut the dream team kabinet yang mampu menyelesaikan krisis dimensi saat itu," ujarnya.

(Arief Setyadi )