JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan izin untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Sandiaga Uno meminta pemerintah untuk mengkaji terlebih dahulu.
“Kita harus hati-hati, kami tidak langsung bilang setuju atau tidak, tapi kami ingin pelajari lebih seksama,” ujar Sandiaga Uno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Mantan calon Wakil Presiden itu menilai pemindahan Ibu Kota ke pulau Kalimantan akan memberikan dampak positif hingga negatif kepada penduduk disana.
“Seperti dampak untuk lapangan kerja, harga-harga bahan pokok yang dirasakan. Karena kita khawatir nanti harga properti naik semua di Pulau Kalimantan dan biaya hidup tidak terjangkau. Itu yang menjadi fokus kita ke depan,” tutur dia.
Baca juga: Di Sidang Tahunan DPD-DPR, Muncul Doa Ibu Kota Dipindah ke Kaltim
Selain itu, Sandiaga berharap Presiden Jokowi tak terburu-buru dalam mengambil keputusan pemindahan ibu kota. Sebab menurut dia hal tersebut bukanlah prioritas utama.
“Menurut saya bukan prioritasya, tapi karena presiden sudah menyampaikan ya kita harus pelajari secara keseluruhan,” ucap Sandi.
Baca juga: Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan, Sulteng Harus "Beres-Beres"
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan izin pemindahan ibu kota ke Kalimantan ke DPR dalam pidato kenegaraannya dalam perayaan HUT ke-74 Tahun 2019 di Sidang Bersama DPR dan DPD. Meski demikian, Kepala Negara belum merinci lokasi pasti dimana ibu kota baru itu berada nantinya di Pulau Borneo itu.
"Pada kesempatan yang bersejarah ini dengan memohon ridha Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari bapak ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi.
(Awaludin)