Pemindahan Ibu Kota Disebut Hanya Memindahkan Masalah Jakarta ke Kaltim

JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota ke dua wilayah di Kalimantan Timur (Kaltim), beberapa diantaranya, pengamat lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), dan Greenpeace Indonesia.

Menurut Manajer Kampanye Keadilan Iklim Eksekutif Nasional Walhi Yuyun Harmono pemindahan ibu kota tanpa memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hanya akan memindahkan masalah-masalah dari Jakarta ke daerah ibu kota baru tersebut.

Pasalnya, Yuyun menilai kalau sampai saat ini, ekonomi di Indonesia masih menggunakan sumber daya alam bahan eksploitasi untuk menumbuhkan perekonomian. Hal itu yang kemudian dikhawatirkan terjadi di wilayah ibu kota baru.

"Khususnya di Kalimantan, itu pusat eksploitasi sumber daya alam, khususnya adalah tambang batu bara. Jadi ada persoalan lingkungan hidup yang eksisting di pulau itu, yang juga seharusnya dijawab," ujar Yuyun kepada Okezone.

 

"Jadi memindahkan ibukota, tanpa kemudian mengoreksi model eksploitasi sumber daya alam, atau model ekonomi yang masih tumbuh dari eksploitasi SDA, itu tidak akan mengubah apapun," tambahnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak. Baginya, jika pada akhirnya di ibu kota baru di kelilingi oleh penggalian batubara, maka beban kerusakan lingkungan, terutama polusi udara di ibu kota baru.

"Jika nanti sumber energi ibu kota baru masih mengandalkan batubara seperti saat ini di Jakarta, maka jangan harap ibu kota baru akan bebas dari polusi udara," ungkap Leonard.

Bagi Leonard, jika Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) barubara tetap terdapat di wilayah ibu kota baru, maka akan bertentangan denga konsep green city yang diklaim pemerintah terdapat di wilayah ibu kota baru.

 

"Rencana pembangunan PLTU-PLTU batu bara mulut tambang ini harus dihentikan, karena bertentangan dengan konsep smart, green city untuk ibu kota baru tersebut, di mana sumber energi kota seharusnya dari energi terbarukan," paparnya.

Leonard juga menyebutkan kalau pembangunan batubara, tambang tidak hanya menyebabkan kualitas udara menjadi buruk, namun juga bisa terjsdi banjir, serta juga kekeringan seperti yang sudah terjadi di Samarinda.

"Keberadaan tambang-tambang batu bara tersebut tidak hanya akan menghasilkan polusi udara, tapi juga berbagai bencana lingkungan lain seperti banjir dan kekeringan, seperti yang sudah terjadi di Samarinda, salah satu kota terdekat dengan wilayah ibu kota baru ini," tutup Leonard.

(Awaludin)