Mosi Tidak Percaya kepada Airlangga Berlanjut dengan Gerakan Petisi Rakyat

JAKARTA - Pengurus Pleno DPP Partai Golkar Sirajuddin Abdul Wahab mengatakan, mosi tidak percaya kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto akan terus berlanjut. Bahkan, para pengurus pleno akan membuat 'Petisi Rakyat' untuk menilai kepemimpinan Airlangga dalam memimpin Partai Golkar.

"Petisi ini kita maksudkan untuk menyerap aspirasi rakyat dan bagaimana persepsi rakyat yang memilih Partai Golkar terhadap kepemimpinan Partai Golkar di bawah Ketua Umum Airlangga Hartarto. Kami akan siapkan semua point-point Petisinya, sehingga memudahkan rakyat untuk memahami tujuan dan substansi daripada Petisi tersebut," ujar Sirajuddin kepada wartawan, Selasa (3/9/2019).

Baca Juga: Massa AMPG Desak Rapat Pleno, Golkar: Partai Tak Bisa Ditekan 

Menurut Sirajuddin, pihaknya akan mengajak seluruh elemen muda Partai Golkar untuk ikut terlibat dan aktif mendukung gerakan Petisi Rakyat. Dia menambahkan, petisi ini akan digelar minimal pada 10 provinsi di Indonesia.

 

"Kita akan menjemput bola dalam melakukan Petisi Rakyat ini. Kami akan road show ke 10 (sepuluh) Provinsi di Indonesia dengan melibatkan para kaum milenial Partai Golkar untuk berpartisipasi aktif. Dari Petisi ini kita akan tahu bagaimana penilaian rakyat atas kepemimpinan Airlangga selama ini," tutur dia.

Sirajuddin menilai situasi Partai Golkar saat ini sudah masuk level mengkhawatirkan. Kepemimpinan Airlangga, kata dia, semakin menjauhkan Partai Golkar sebagai partai modern, partai yang menjunjung tinggi asas keterbukaan, dan demokratisasi serta aspiratif.

"Realita ini tidak bisa kita tutup-tutupi lagi. Rakyat pemilih Partai Golkar harus tahu, bagaimana buruknya tata kelola dan manajemen Partai," ucapnya.

Baca Juga: Lewat Rapat Pleno Ilham Permana Dicopot dari Jabatan Ketum AMPG 

Dalam sejarah Partai Golkar, lanjut Sirajuddin, baru kali ini Ketua Umum Partai Golkar mendapatkan mosi tidak percaya dari pengurus. Mosi tidak percaya diberikan, karena Airlangga lebih dari satu tahun lebih tidak melaksanakan Rapat Pleno ditingkat DPP Partai Golkar.

"Semua kebijakan yang diambil oleh Airlangga, diputuskan oleh segelintir orang tanpa melewati mekanisme rapat yang diatur dalam Tata Kerja Partai Golkar. Ini jelas melanggar AD/ART Partai Golkar. Sikap seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut," kata dia.

(Fiddy Anggriawan )