Akses Kantor Golkar Ditutup Polisi, AMPG Melapor ke Komisi III DPR

JAKARTA - Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) menyesalkan tindakan jajaran Polres Metro Jakarta Barat dalam mengamankan kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat. Atas dasar tersebut, Ketua PP AMPG Adi Baiquni melaporkan tindakan menutup akses masuk ke kantor DPP Partai Golkar ke Komisi III DPR RI.

"Sudah hampir tiga bulan aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat bertindak berlebihan dengan mengerahkan ratusan polisi berjaga di Kantor DPP. Situasi Partai Golkar sangat kondusif dan tak perlu ada yang dikhawatirkan," ujar Adi Baiquni saat melakukan pengaduan ke Komisi III DPR RI, Senin (9/9/2019).

Dia meminta agar Polres Metro Jakbar segera menarik pasukan dari Kantor DPP. Pasalnya, suda ada satpam yang siapa 24 jam untuk melakukan penjagaan keamanan di sana.

Adi menjelaskan, pengurus AMPG sengaja datang menyampaikan pengaduan ke Komisi III DPR RI, yang merupakan mitra kerja Kepolisian Republik Indonesia. Melalui Komisi III DPR RI, AMPG menaruh harapan besar agar kepolisian bisa semakin profesional dan berintegritas.

"Aparat kepolisian sebagai pengayom masyarakat, harus bersikap obyektif dan memastikan bahwa keadaan berjalan dengan aman dan damai menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Golkar. Tapi yang terjadi sekarang justru sebaliknya, aparat kepolisian telah bertendesi kepada salah satu pihak yang berkepentingan," ujarnya.

Puluhan kader AMPG diterima oleh Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Menanggapi pengaduan tersebut, Masinton berjanji akan menindaklanjuti laporan AMPG. Ia berharap kepolisian bisa menjaga netralitas dan tidak masuk dalam ranah kepentingan politik tertentu.

Sebelum mendatangi Komisi III DPR RI, puluhan anggota AMPG tersebut mendatangi kantor DPP Partai Golkar di bilangan Slipi, Jakarta Barat. Sama seperti sebelumnya, massa AMPG tersebut tidak diperkenankan masuk ke dalam kantor DPP. Mereka dihalangi untuk masuk oleh barikade aparat kepolisian.

Menanggapi pengaduan tersebut, Masinton berjanji akan menindaklanjutinya. Legislator PDI Perjuangan itu berhadap jajaran Polri bisa menjaga netralitas dan tidak masuk dalam ranah kepentingan politik tertentu.

"Sebagai wakil rakyat, walaupun saya dari PDIP, pengaduan terkait adanya dugaan keberpihakan aparat kepolisian pada pihak tertentu atau tidak netral akan kami tindaklanjuti. Laporan yang masuk menjadi atensi untuk diteruskan ke Kapolri sebagai mitra Komisi III DPR RI,” kata Masinton.

(Qur'anul Hidayat)