Tak hanya dengan pemerintah melalui presiden, hubungan harmonis dengan DPR RI juga tak boleh dilupakan. Menurut La Nyalla, DPD dapat memberi kontribusi aktif ke dalam pembahasan anggaran transfer ke daerah.
"Karena, anggaran tersebut jelas harus tepat sasaran dan memang benar-benar dibutuhkan oleh masing-masing daerah yang diwakili,” tuturnya.
Karenanya, La Nyalla menginginkan diperbanuak ruang aksi positif bagi masing-masing anggota DPD agar semua bisa dilakukan bermitra dengan kementerian atau badan dan lembaga terkait bahkan langsung kepala daerah.
“Jadi tidak hanya melalui alat kelengkapan yang ada, tapi bisa memperbanyak ruang aksi positif lainnya. Ada banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan dengan muara satu tujuan, membantu mempercepat pembangunan dan memajukan kesejahteraan umum,” imbuhnya.
Di sisi lain, Deputi IV Kantor Staf Presiden, Eko Sulistyo mengakui bila Presiden Jokowi memang memberikan peran dan fungsi DPD RI untuk mewujudkan program pembangunan pemerintah yakni Indonesia Sentris. Dikarenakan lembaga DPD mempunyai sebuah peran menjaga persatuan dan kesatuan di daerah.
“Kebijakan Indonesia Sentris Pak Presiden terutama daerah terluar, daerah terdepan, daerah pinggiran itu sangat sesuai dengan fungsi dan peran DPD. Jadi, tidak hanya berorientasi di Jawa saja. Oleh karena itu, DPD kedepan akan lebih maksimal jika melihat kebijakan ini sebagai narasi yang diperjuangkan oleh teman-teman DPD,” kata Eko.
(Edi Hidayat)