JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membantah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin mengekang kebebasan berpendapat. Bahkan, kata dia, demokrasi saat ini sudah semakin maju.
"Enggaklah, demokrasi kita sudah maju. Enggak ada mengekang, masing-masing yang saya lihat di Surabaya, di kampus masing-masing. Jangan dianalogikan ini kebijakan Negara. Berbeda lho," ujar Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Menurut Moeldoko, tradisi kampus memiliki budaya yang berbeda-beda dalam berekspresi. Ia pun menegaskan bahwa Presiden Jokowi tak pernah melarang siapapun untuk menyampaikan aspirasinya.
"Saya pikir itu sudah tradisi kampus yang dikembangkan dari waktu ke waktu, tradisi akademik, itu sudah terbangun. Kalau ada hal-hal menjadi koreksi sebagian masyarakat, ada perlakuan rektor pada mahasiswa, itu by case lho ya, bukan itu kebijakan Negara," ucapnya.
Mantan Panglima TNI itu menyebutkan, Jokowi menginginkan agar jalannya aksi demonstrasi sekali-sekali tidak dikawal polisi. Artinya, lanjut dia, Jokowi sebagai Presiden peduli akan aspirasi masyarakat.
"Tadi Presiden mengatakan, coba sekali-sekali perlu polisi tidak perlu jaga itu demo. Ini maknanya apa? Presiden sangat peduli soal itu," imbuhnya.