Soal Pilkada Langsung atau Tidak, Mendagri Minta Dievaluasi Lewat Riset

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pelaksanaan Pilkada dikaji melalui riset. Kajian ini untuk melihat tingkat efektivitas pelaksanaannya selama ini. 

Hal tersebut dikatakan Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (19/11/2019).

"Kami di Kemendagri terutama Pak Menteri (Tito) betul-betul menginginkan Pilkada ini dilakukan by riset, sejauh mana keefektifannya selama ini, tentu risetnya dilakukan dengan metodologi yang empiris dan melibatkan peneliti-peneliti yang berintegritas," kata Bahtiar.

Baca Juga: Pilkada Serentak 2020 Tetap Dilakukan Secara Langsung

Ditambahkannya, Kemendagri tak dalam posisi untuk mendorong pelaksanaan Pilkada secara tak langsung seperti yang selama ini diberitakan. Menurut Bahtiar, Mendagri Tito hanya menyampaikan agar gelaran Pilkada dievaluasi.

"Kemendagri dalam hal ini Pak Menteri tak pernah meminta Pilkada dilakukan secara tidak langsung. Pak Menteri menyampaikan hanya perlu dievaluasi dan dikaji, dan ini dilakukan melalui riset oleh beberapa lembaga yang kredibel dan realible," ujar Bahtiar.