JAKARTA - Sejumlah fungsionaris DPP Partai Golkar yang tergabung dalam tim pemenangan Bambang Soesatyo (Bamsoet), menjadi Ketua Umum Golkar mengancam akan menggelar Musyarawah Nasional (Munas) tandingan bila Munas yang digelar pada 3-6 Desember 2019 mendatang masih terus melanggar ketentuan AD/ART.
Salah satu fungsionaris DPP Partai Golkar, Viktus Murin mengklaim berbagai bentuk pelanggaran AD/ART Partai Golkar banyak yang dilanggar oleh pendukung Airlangga Hartanto terkait tata kelola kepanitiaan pelaksanaan Munas Golkar tersebut.
"Kami pastikan bahwa pengurus DPP partai Golkar yang berada di barisan pendukung Bamsoet, siap melaksanakan atau menggelar Munas yang sesuai dan atau tidak bertentangan dengan AD/ART partai Golkar," kata Viktus di Kawasan SCBD, Jakarta, Senin (25/11/2019).
Baca juga: Bamsoet Maju Jadi Caketum Golkar Sudah Ditebak dari Awal
Viktus mengingatkan agar Ketua umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bisa menertibkan para pendukungnya untuk melaksanakan AD/ART dalam penyelengaraan Munas Golkar.
Viktus menjelaskan, saat ini pendukung hingga kerabat Airlangga telah mendominasi susunan panitia Munas. Namun, kata dia, panitia Munas itu tidak menjalankan tahapan sesuai perintah AD/ART dalam Bab XIV, Pasal 50 ayat (2) mengenai Pemilihan Pimpinan Partai, yang berbunyi : Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan Penjaringan, Pencalonan, dan Pemilihan.
"Anehnya, sampai dengan hari ini, tahapan proses pemilihan yang diawali dengan tahapan penjaringan justru belum berlangsung sama sekali. Padahal jadwal Munas sudah sangat dekat atau mepet waktunya. Seharusnya tahapan penjaringan calon-calon ketua umum sudah mulai dilakukan," ujarnya.
Baca juga: Ketum Partai Besar Jadi Saksi Kesepakatan Airlangga dan Bamsoet
Ia pun mengajak kepada seluruh DPD di tingkat I dan II Partai Golkar serta seluruh stakeholders partai Golkar untuk berinisiatif atau sekaligus proaktif untuk melakukan penyelamatan tata kelola partai beringin.
Loyalis Bamsoet lainnya, Cyrilus Kerong memastikan bahwa Bamsoet tak akan menghadiri Munas Partai Golkar bila tahapan penyelenggaraan Munas tersebut masih melanggar ketentuan AD/ART.
"Kalau melanggar anggaran dasar buat apa (Bamsoet) ikut," kata Cyrilus.
Meski demikian, ia mengaku belum menetukan waktu pelaksanaan Munas tandingan tersebut. Pasalnya, sejauh ini pihaknya masih memantau apakah tahapan Munas partai Golkar yang akan digelar di awal Bulan Desember tersebut apakah sesuai dengan ketentuan AD/ART.
"Kami lihat dulu (perkembangan) Munas ini yang 3-6 Desember," pungkasnya.
(Awaludin)