Demokrat Tolak Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden

JAKARTA – Wasekjen Partai Demokrat, Renanda Bachtar menegaskan, menolak wacana penambahan masa jabatan presiden dalam amandemen UUD 1945. Ia meminta wacana ini segera disudahi.

“Iya (menolak-red). Saya mengimbau wacana penambahan masa jabatan Presiden ini sebaiknya disudahi,” kata Renan saat dihubungi Okezone, Rabu (27/11/2019).

Ia tidak ingin perkembangan demokrasi saat ini berjalan mundur gara-gara wacana penambahan masa jabatan presiden. “Jangan berjalan mundur ke masa di mana kelonggaran masa jabatan presiden bisa cukup lama yang faktanya selalu memundurkan demokrasi kita,” tuturnya.

Terpisah, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Fathul Bari menegaskan partainya memiliki sikap masa jabatan presiden tidak perlu dirubah. “Kalau untuk itu, kami masih tetap melihat pembatasan periode jabatan Presiden dua kali periode sudah sesuai dengan semangat reformasi, sehingga tidak perlu ada perubahan apapun,” kata Fatul kepada Okezone.