"Beberapa tahun lalu konflik SDA hanya didominasi dengan isu perkebunan, pertambangan dan kehutan, namun seiring dengan pembangunan infrastruktur yang gencar dilaksanakan beberapa tahun terakhir, banyak juga pengaduan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur," paparnya.
Adapun, Komnas HAM melihat masih maraknya kasus intoleransi dan pelanggaran atas hak kebebasan berekspresi di dalam pemerintahan Jokowi yang pertama. Serta, dalam waktu bersamaan juga muncul persekusi yang dilakukan oleh ormas atau kelompok massa.
Baca Juga: Bicara Kasus HAM, Aktivis Sebut Presiden saat Ini Tak Punya Beban Sejarah
"Upaya hukum yang dilakukan dalam setiap peristiwa intoleransi tidak pernah menyeret aktor pelaku utamanya ke pengadilan, atau apabila aktor tersebut dapat dibawa ke pengadilan vonis hukumannya cukup ringan," tutup Taufan.
Dengan adanya beberapa catatan itu mengenai kasus penegakkan HAM, Komnas HAM menilai masib banyak pekerjaan rumah atau PR yang harus dikerjakan oleh pemerintah Presiden Jokowi dalam periode kedua ini.
(Fiddy Anggriawan )