JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan tidak bisa menindaklanjuti perihal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran dana kepala daerah di kasino luar negeri.
Menurut Tito yang memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pendalaman soal itu adalah aparat penegak hukum.
"Hasil dari informasi dari PPATK itu bersifat intelijen jadi saya sebagai Kemendagri tidak boleh meminta informasi kepada PPATK apalagi dalam bentuk detail, karena itu informasi bisa iya bisa tidak, sehingga perlu diklarifikasi melalui proses lanjut biasanya di APH," kata Tito di Kemendagri, Jumat (20/12/2019).
Baca Juga: DPR Sebut Kasus Rekening Kasino Kepala Daerah Hanya Persoalan Moral-Etik