Soal Uang Kepala Daerah di Kasino, Mendagri: Itu dari Intelijen

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan tidak bisa menindaklanjuti perihal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran dana kepala daerah di kasino luar negeri.

Menurut Tito yang memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pendalaman soal itu adalah aparat penegak hukum.

"Hasil dari informasi dari PPATK itu bersifat intelijen jadi saya sebagai Kemendagri tidak boleh meminta informasi kepada PPATK apalagi dalam bentuk detail, karena itu informasi bisa iya bisa tidak, sehingga perlu diklarifikasi melalui proses lanjut biasanya di APH," kata Tito di Kemendagri, Jumat (20/12/2019).

Baca Juga: DPR Sebut Kasus Rekening Kasino Kepala Daerah Hanya Persoalan Moral-Etik

Menurut Tito, nantinya aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, maupun KPK yang melakukan penyelidikan dan mengklarifikasi benar atau tidanya temuan tersebut.

"Dari Kemendagri tidak memiliki kewenangan itu. Yang bisa kami lakukan meminta kira-kira gambaran umum ini kan adanya di media, otomatis kami meminta dari sumber langsung apakah benar seperti di media, kalau benar, kira-kira ada gak modus-modus seperti itu pola-pola umum saja," ungkapnya.

Kendati demikian, pihaknya akan menggunakan laporan PPATK tersebut sebagai salah satu upaya untuk mengingatkan kepala daerah untuk berhati-hati dalam mengelola keuangan negara.

"Ini kami akan gunakan untuk memperingatkan teman-teman kepala daerah yang lain supaya lebih hati-hati dan lebih efektif efisien dalam melaksanakan tata kelola keuangan negara," tukasnya.

(Edi Hidayat)