Ini Langkah yang Dapat Diambil Pemerintah Atasi Masalah di Natuna

Dia juga ingin Pemerintah Indonesia tetap konsisten untuk tidak mengakui klaim China melalui sembilan garis putus-putus. Penolakan klaim itu dapat dilakukan dengan tidak bekerja sama dengan pemerintah China untuk mengelola perairan Natuna.

"Kita tidak mengakui sembilan garis putus, jangan lakukan kerja sama terkait wilayah yang overlapping claim ( klaim tumpang tindih)," paparnya.

Hikmahanto juga mengusulkan pemerintah melakukan apa yang disebutnya sebagai backdoor diplomacy atau diplomasi pintu belakang untuk berkomunikasi dengan China, agar kejadian pelanggaran di perairan Natuna tidak terulang lagi. Diplomasi pintu belakang adalah langkah diplomasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang ditunjuk pemerintah yang dapat mempemgaruhi kebijakan suatu negara.

Backdoor diplomacy biasanya dilakukan agar hubungan antar dua negara yang bersahabat tidak terpapar atas suatu masalah yang sensitif. Backdoor diplomacy dilakukan bila terjadi kebuntuan dalam diplomasi formal.

Baca Juga: Menyoal Rencana Pemerintah Bangun Pangkalan Militer di Natuna

Pesan yang disampaikan adalah bila nelayan-nelayan China terus berdatangan ini akan membangkitkan sentimen anti-Negara China dari publik Indonesia.

"Karena kepentingan China juga banyak di Indonesia, investasinya, lalu uangnya yang ada si sini. Jangan berpikir kalau kita jadi kreditur investasi itu posisi tawar kita jelek," jelasnya.

"Tapi jika China terus memanaskan situasi seperti ini akan mengundang reaksi dari publik Indonesia."

Dia memperingatkan bahwa sentimen yang muncul dapat mengganggu kepentingan China di Indonesia, apalagi jika kemarahan publik tak dapat dibendung pemerintah.

(Khafid Mardiyansyah)